MK Sosialisasi Perkara Pilkada

BANJARBARU– Sukses tidaknya penyelenggaraan pilkada 2018, ditentukan bagaimana mekanisme penanganan perselisihan hasil perolehan suara dilakukan.

“Semakin perselisihan dapat diselesaikan dalam koridor hukum secara damai, adil, barulah pilkada dapat dikatakan sukses,” tegas Rubiyo, Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi (MK).

Rubiyo mengungkapkan hal itu dalam sosialisasi hukum acara penanganan perkara perselisihan pilkada di Gedung Idham Chalid, Kantor Setdaprov, Banjarbaru, Jumat (22/6).

Sosialisasi menjelang pilkada serentak 2018 di Kalsel, 27 Juni mendatang, diikuti para penyelenggara pilkada, pengawas dan aparat penegak hukum serta tim advokasi paslon dan akademisi.

Karena itu, menurut Rubiyo, demi terwujudnya harapan pilkada yang sukses, perlu kesiapan dan antisipasi terhadap berbagai hal yang mungkin akan timbul bersamaan dengan penanganan perselisihan perkara hasil pilkada.

“Terlebih lagi, MK diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan hasil perolehan suara pilkada serentak,” tegasnya.

Karena itulah, sambung Rubiyo, sosialisasi bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh penyelanggara pilkada serentak mengenai hukum acara MK dalam penanganan perkara perselisihan hasil pilkada.

“Selain di Kalsel, sosialisasi ini serentak dilaksanakan di Makasar dan Medan,” ujar Rubiyo.

Pilkada serentak 2018, lanjut Rubiyo, memiliki dinamika yang lebih dinamis dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Karena itulah, MK juga membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan penyelenggaranya.

Pada sosialisasi ini, para peserta juga mendapatkan materi dari hakim MK, Dr Manahan MP Sitompul. (fah/foto: hum)

2,699 kali dilihat, 10 kali dilihat hari ini

No Responses

Tinggalkan Balasan